Cacat Lahir Gagasan Toleransi dan Multikulturalisme

November 8, 2008 at 7:33 am | Posted in filsafat, kebudayaan, refleksi | 25 Comments
Tags: , , , , , , , ,

Saya tidak pernah sreg dengan kecenderungan banyak Muslim yang menjadikan ayat lakum dinukum waliyadin sebagai pijakan teologis untuk bersikap toleran ketika bertemu-muka dengan pemeluk agama lain. Bukan hanya karena ayat itu dimulai dengan sebuah seruan ofensif “wahai orang-orang kafir” [yang menurut saya belum tentu tepat dinisbahkan kepada, katakanlah, empat umat lain di Indonesia: Katolik, Protestan, Buddha dan Hindu], tetapi juga karena ayat itu pada dasarnya mengisyaratkan “toleransi” yang sempit dan ambigu, kurang lebih senadalah dengan orang bilang “leave my culture alone!”. Lebih jauh, dalam pandangan saya, kata “aku” dalam ayat itu merujuk pada konsep Islam dan “orang percaya” yang universal, tidak terbatas pada orang Islam sebagaimana dipahami secara historis-kultural – but this is another story, of course.

Meski demikian, kenyataannya ayat terakhir surat yang dinamakan “The Infidels” itu telanjur dikawinkan oleh Muslim kebanyakan [yang agak bigot tentunya] dengan gagasan toleransi modern yang celakanya tidak kurang ambigu dan problematiknya. Jadinya? Yah, begitu, kebodohan terus merajalela, ekstrimisme tidak ada habis-habisnya, perbedaan kerap menjadi sumber petaka, dlsb. Mengapa? Begini…

Paradoks Toleransi

Cacat lahir gagasan toleransi adalah gagasan ini secara konseptual mengandaikan segala sesuatu – celakanya “intoleransi” termasuk di dalamnya! – itu sejatinya ditolerir. Apapun yang Anda lakukan, membiarkan atau menghujat FPI karena mereka percaya bahwa Ahmadiyah itu sesat dan karenanya harus dibubarkan secepatnya, anda sudah bersikap intoleran. Entah karena Anda membiarkan anggota FPI bersikap intoleran kepada pengikut Ahmadiyah, atau karena Anda telah mencederai keyakinan anggota FPI yang semestinya “dihormati” juga. Jadi, pertanyaannya bukan apakah sikap yang tidak toleran itu harus ditolerir atau tidak, tetapi apakah kita benar-benar bisa selalu bersikap toleran? Paradoks memang bukan monopoli Allah.😀

Paradoks ini menjadi masalah ketika gagasan toleransi ini terus dikampanyekan dan, meminjam istilah Nabi Muhammad, “dibenarkan oleh perbuatan”. Kemarin, banyak orang dibikin marah oleh keputusan gadis manis bernama Ulfa, yang katanya masih “bau kencur”, untuk tetap menjadi istri seorang saudagar kaya bernama Syekh Pujiono, yang katanya sudah menjadi “bandot tua”. Tak pelak, konflik nilaipun terjadi, dan kita dihadapkan pada dilema yang lain: apakah kita bisa mengorbankan kemanusiaan yang satu (hak Ulfa sebagai seorang anak) atas nama kemanusiaan yang lain (hak beragama/berbudaya si Syekh, dan juga Ulfa)?

Toleransi itu ambigu. Kasus bulan puasa, misalnya, siapakah yang semestinya menunjukkan toleransi? Mereka yang berpuasa atau yang tidak? Tidak pernah jelas. Yang ada hanya orang yang marah-marah: “Dasar orang kafir tidak toleran!” atau “Orang Islam puasanya manja!”. Tapi, yah, toleransi terus dikampanyekan di mana-mana. Bahkan saya termasuk orang yang mengkampanyekan toleransi.😀

Kelemahan Multikulturalisme

Tidak ada toleransi tanpa multikulturalisme, yakni paham yang mengatakan bahwa setiap kebudayaan mempunyai nilai yang sama – tidak ada yang lebih superior atau lebih inferior dari yang lain. Ini, tentu, adalah gagasan yang berasal dan dikembangkan di Barat. Karena, multikulturalisme mengasumsikan otonomi individu, yang merupakan ciri dasar peradaban modern Eropa. Kasus jilbab, misalnya. Kawan dekat saya dan juga adik saya sampai sekarang masih mengenakan jilbab, meskipun pandangan dunia mereka sudah sangat terbuka. Bagi mereka jilbab adalah fashion statement – sesuatu yang mereka pilih secara sadar, tanpa tekanan sama sekali. “Jilbab ini bagian dari aku, [kawan], kalau aku lepas jilbab, aku rasanya kayak jadi orang lain,” kata teman saya itu via YM. Dia sekarang sedang kuliah pasca-sarjana di Belanda dan jilbab yang sudah dikenakannya selama bertahun-tahun itu tiba-tiba menjadi sebuah isu untuknya. Saya mau bilang kalau dia itu sebenarnya korban pengkondisian yang dilakukan oleh orang tua, tetapi saya yakin dia bakal bilang pilihannya itu otentik, dan percayalah saya tidak meragukan apa yang dia katakan. Kalau kata Slavoj Zizek, kasus ini mirip dengan orang Cina yang dari zaman bahala sudah terbiasa makan masakan Cina dan orang Eropa yang memutuskan untuk pergi ke restoran Cina. Keduanya sama-sama makan masakan Cina tetapi dalam konteks yang berbeda, yang satu makan pangsit karena dikondisikan begitu, yang satunya lagi makan pangsit karena pilihan bebas.

Jilbab bisa jadi simbol penindasan terhadap perempuan, tetapi bisa jadi juga sebuah simbol kesetaraan jender, apabila seorang Muslimah berjilbab karena itu pilihan pribadinya yang otentik. Konsekuensinya, multikulturalisme mengandaikan gagasan universal tentang kebebasan individu yang melampaui segala kebudayaan. Dengan kata lain, dalam pandangan multikulturalis, seseorang harus melepaskan diri terlebih dulu dari akar budayanya untuk kemudian memeluk kembali kebudayaannya secara sadar sebagai pilihan pribadinya, bukan karena diminta oleh orang-tuanya. Seorang Kopral Geddoe, misalnya, sekalipun dia itu berpaham naturalis, dia masih berpuasa – meskipun kadang-kadang — karena “alasan-alasan kultural”. Dalam dunia anak zaman seperti Geddoe, kebudayaan direduksi menjadi kebiasaan-kebiasaan dan pilihan estetika dan pragmatis belaka. Kebudayaan, dalam pandangan seorang multikulturalis, tidak dipahami sebagai jejaring makna yang yang mendefinisikan kenyataan obyektif, atau seperangkat aturan yang mengikat pilihan etis setiap pribadi. Dengan demikian, multikulturalisme itu pada dasarnya sangat intoleran dan Eropasentris, karena dalam kebudayaan lain, bisa jadi individu itu tidak ada, yang ada hanyalah kolektifitas! Dan pertemuan multikulturalisme dan tribalisme-kolektif bisa jadi masalah.

Bila dipahami secara sempit oleh para bigot, multikulturalisme tidak lebih dari alasan yang bagus untuk mencegah orang lain nggerecokin urusan kita, terutama masalah politik dan seks. Ketika seseorang menganggap bahwa kontroversi UU Pornografi adalah masalah konflik nilai antar-budaya, terutama antara yang disebut “Timur” dan “Barat”, atau bahkan kadang dialihkan ke masalah ras, maka kata “toleransi” dan “multikulturalisme” diangkat ke permukaan untuk mengakhiri diskusi itu. Ini masalah terbesar masyarakat paska-modern, saya kira, yakni ketika yang kolektif dan yang individual, yang modern dan yang tradisional, yang universal dan yang partikular, yang fasis dan yang terbuka, yang inklusif dan yang eksklusif, yang fundamentalis dan yang liberal, semuanya tumpang tindih! Dunia menjadi arena diskusi yang apologetik dan culas – setiap gagasan ditopang oleh dalil-dalil yang eklektik dan tidak konsisten! Ah, itulah dunia…

Kalau Bukan Toleransi, Apa Dong?

Saya tidak tahu.:mrgreen: Kalau saya tahu, saya tidak akan nulis di blog, tapi di harian Kompas atau Tempo. Hehe…Tetapi ada beberapa hal yang perlu dicatat; pertama, kita bisa mengambil hikmah dari pandangan pemikir Islam abad ke-8, Abu Hanifah, yang mengatakan bahwa “perbedaan pendapat adalah rahmat ilahi” – sehingga dengan demikian perbedaan tidak dijadikan sebagai sesuatu yang divisif tetapi sesuatu yang melengkapi; kedua, kita bisa mengambil hikmah dari bapak Zizek, seorang psikoanalis Marxist-Lacanian [hah, apa itu!]. Katanya, bolehlah kita berbeda soal selera makanan, tetapi kita disatukan oleh satu fakta universal, yakni derita ekploitasi dan penindasan. Selain Ulfa, bisa jadi banyak anak-anak perempuan yang merasa tertindas oleh orang macam Syekh Puji, UU Pornografi pun bisa jadi opresif dan benar-benar mengekang kebebasan perempuan, dan korban terorisme di seluruh dunia bisa jadi berbagi kemarahan dan ketakutan yang sama. Dengan demikian, emansipasi politik atau perjuangan melawan penindasan menjadi “intoleransi” yang disepakati secara universal – dalam bahasa Zizek mungkin maksudnya “perjuangan kelas”. Kalih. Gak tau juga saya.😀

Hanya dengan melihat intoleransi sebagai jalan pembebasan kita mungkin bisa menempatkan aktifis perempuan, pejuang Palestina, Ahmadinejad dan Hugo Chavez dalam keranjang yang sama, dan menempatkan Amrozi dan George Bush pada keranjang yang lain. Melawan penindasan tidak ada kaitannya dengan “benturan peradaban” antara Barat dan Timur, dan juga tidak ada hubungannya dengan masalah toleransi atau intoleransi.

Akhirul kalam, kalau mau protes UU Pornografi, proteslah atas nama emansipasi politik dengan melihat UU itu sebagai alat penindasan terhadap kaum-kaum yang termarjinalkan. Jangan kaitkan UU itu dengan masalah nilai, apalagi ras, karena tidak akan ada habisnya dan orang gampang ngeles-nya.😀

Artikel ini ditulis setelah membaca artikel “Tolerance as an ideological Category” dan “Political Subjectivization and Its Vicissitudes” yang ditulis oleh Slavoj Zizek. Meski begitu, apa yang saya tulis adalah pantulan pengalaman saya saja.

25 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Cacat lahir gagasan toleransi adalah gagasan ini secara konseptual mengandaikan segala sesuatu – celakanya “intoleransi” termasuk di dalamnya! – itu sejatinya ditolerir.

    “Tidak ada yang benar atau salah. Segala sesuatunya itu relatif…termasuk kalimat ini sendiri.” Tapi kalau premis itu sendiri relatif, berarti relativitas juga belum tentu benar, yang berarti segala sesuatu belum tentu semuanya relatif…*mulai pusing*

    …multikulturalisme, yakni paham yang mengatakan bahwa setiap kebudayaan mempunyai nilai yang sama – tidak ada yang lebih superior atau lebih inferior dari yang lain.

    Saya seringkali merasa tidak nyaman dengan pernyataan ini yang bagi saya berkesan relativis sekali. Haruskah kita membiarkan budaya yang menjalankan apartheid, perbudakan, atau kanibalisme di zaman sekarang? Jika ada seorang budak atau calon korban kanibal yang datang ke kita memohon-mohon untuk diselamatkan, etiskah kita untuk cuci tangan dan bilang, “maaf, saya tidak bisa ikut campur dalam urusan budayamu.”?

    ita bisa mengambil hikmah dari bapak Zizek, seorang psikoanalis Marxist-Lacanian [hah, apa itu!]. Katanya, bolehlah kita berbeda soal selera makanan, tetapi kita disatukan oleh satu fakta universal, yakni derita ekploitasi dan penindasan.

    Entah kenapa membaca post yang ini saya jadi teringat wanita-wanita berleher cincin-nya suku Kayan, Myanmar. Apakah itu sebuah ekspresi budaya yang harus kita hormati (dan kebanyakan ‘orang Barat’, setahu saya, masih memandang hal ini sebagai sesuatu yang ‘eksotis’)? Ataukah itu sebenarnya merupakan sebentuk eksploitasi yang harus dilawan, seperti yang dikatakan Zizek? Tapi etiskah kita melawannya jika (misalnya) para wanita suku itu sendiri tidak merasa ditindas dan menderita, malahan bangga dan merasa terhormat melakukannya?
    .
    Yes, this is a delicate problem, indeed.

  2. Ah, saya setuju. Memang area ini terlalu tidak pasti untuk dijadikan pijakan—penolakan saya terhadap UU kontroversial tersebut bisa dikatakan murni karena melanggar batas-batas wilayah yang mesti diatur oleh negara. Dan toleransi memang ada lubangnya. Solusinya saya juga tidak tahu.😀
    .
    Soal multikulturalisme, saya skeptis. Katanya di Brasil infantisida masih dipraktekkan, dan dibiarkan karena alasan multikulturalisme. Ini menggetarkan buat saya. Yah, memang isu ini katanya banyak dieksploitasi oleh para penginjil yang ingin menyebarkan Kekristenan ke orang pedalaman, tapi, tetap saja…😕

  3. Jadi berpikir untuk menoleransi pernikahan dengan anak umur 12 tahun? Lah soalnya anaknya aja ga misuh-misuh gitu…

  4. kalau mau protes UU Pornografi, proteslah atas nama emansipasi politik dengan melihat UU itu sebagai alat penindasan trhadap kaum-kaum yang termarjinalkan. Jangan kaitkan UU itu dengan masalah nilai, apalagi ras, karena tidak akan ada habisnya dan orang gampang ngeles-nya

    *mister grin-nya manggut-manggut*

  5. @ K. geddoe

    …penolakan saya terhadap UU kontroversial tersebut bisa dikatakan murni karena melanggar batas-batas wilayah yang mesti diatur oleh negara…

    Sebentar, Mas. Maksud Anda, UU tersebut Anda “tolak”, jelasnya adalah karena ia sudah masuk ke ranah moral pribadi yang seharusnya tidak diintervensi Negara, begitu?

  6. @ frozen_

    Lebih kurang begitu. Tentunya apabila pada akhirnya ia menimbulkan kerugian pada orang lain, akan ditindaklanjuti dengan wacana yang berbeda. Misalnya apabila menimbulkan perkosaan, maka perkosaannya ya ditindak sebagai kasus perkosaan.

    (Lagipula kenapa pula ada yang mengaitkan dengan perkosaan? Bukannya pornografi malah akan mengurangi?)

  7. IMHO sih, ada sintesis yang cukup bagus untuk ini (baca: paradoks toleransi). Walaupun pendekatannya lebih ke arah pragmatis/utilitarian.😕

    Hargailah setiap budaya, apapun itu, selama dia tidak memaksa pada orang yang tidak menginginkannya.

    Apakah kita harus respek pada kultur tetangga? Pertanyaannya: apakah para pelaku kultur tetangga itu puas? Ada complain?
     
    Ini seperti menanyakan pertanyaan sbb: Apakah wanita muslim merasa terhina dengan jilbab? Apakah RA Kartini merasa terkungkung dalam budaya patriark? Apakah orang-orang Aztec keberatan dijadikan persembahan dewa Matahari? Dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya adalah: do they want change?
     
    Contoh: para wanita zaman Kartini harus dipingit. Apakah mereka aslinya mau sekolah? Ya (tanya Raden Dewi Sartika dan Kartini). Apakah mereka suka dipingit? Tidak. Mengganggu orang lainkah jika mereka disekolahkan? Tidak. Yang terluka cuma ego feodal.

    Contoh lagi: para wanita muslim harus berjilbab. Apakah mereka keberatan? Sebagian besar tidak. Mengganggu orang lainkah bila mereka berjilbab? Tidak. Betapapun kaum feminis/liberal concern pada mereka, itu tidak berarti jika “yang dibela” lebih senang pada status quo.
     
    Ibaratnya, kita mengajarkan emansipasi pada Kartini. Tetapi, jika — seandainya — beliau lebih suka dipingit dan jadi selir Bupati Rembang. Kita bisa bilang apa? That’s her choice, and we have to respect.🙂
     
    * * *
     
    Tentunya dalam hubungan antarbudaya, intoleransi jadi tidak diperbolehkan. Model FPI, misalnya, jelas out of question.😕
     
    Hargailah setiap budaya, apapun itu, selama dia tidak memaksa pada orang yang tidak menginginkannya. Baik di dalam maupun di luar masyarakat penganutnya. ^^

  8. […] Source:Cacat Lahir Gagasan Toleransi dan Multikulturalisme […]

  9. @catshade

    *mulai pusing*

    Samalah.

    Haruskah kita membiarkan budaya yang menjalankan apartheid, perbudakan, atau kanibalisme di zaman sekarang? Jika ada seorang budak atau calon korban kanibal yang datang ke kita memohon-mohon untuk diselamatkan, etiskah kita untuk cuci tangan dan bilang, “maaf, saya tidak bisa ikut campur dalam urusan budayamu.”?

    Nah, itu kata Zizek, kenyataannya memang ada orang yang menderita dalam seuatu kebudayaan tertentu. Kita memang tidak bisa membiarkan itu, apabila mereka meminta bantuan. Lupakanlah multikulturalisme.
    .

    Tapi etiskah kita melawannya jika (misalnya) para wanita suku itu sendiri tidak merasa ditindas dan menderita, malahan bangga dan merasa terhormat melakukannya?

    Ini soal lain memang. Dan betul, masalahnya menjadi sangat pelik.
    .
    @K.geddoe

    penolakan saya terhadap UU kontroversial tersebut bisa dikatakan murni karena melanggar batas-batas wilayah yang mesti diatur oleh negara.

    Saya setuju.

    Katanya di Brasil infantisida masih dipraktekkan, dan dibiarkan karena alasan multikulturalisme.

    Kok jauh-jauh sih Ged. Praktik klitoridektomi di Indonesia gimana?
    .
    @mansup
    .
    Enggak. Kalau saya jadi negara, saya minta mereka menunggu setidaknya 5 tahun lagi. Hahaha maksa banget yah saya. Saya masih bisa mengatakan bahwa pernikahan itu salah lah. Dia masih anak2.
    .
    @nurma
    .
    *mister grinnya tersenyum ramah*
    .
    @frozen|geddoe
    .
    Tujuan UU porno adalah melarang pornografi, itu salahnya. Padahal yang dibutuhkan adalah regulasi yang tepat, yang bisa melindungi perempuan/anak-anak dari industri pornografi. Yang saya sesali dari industri pornografi adalah eksploitasi perempuan. Ini kelemahan liberalisme Barat, ketika budaya Arab dikritik karena terlalu opresif pada perempuan, banyak perempuan Barat yang harus bedah plastik, menggunakan boobs sintetis, suntik botox, atau apalah itu agar kompetitif di pasar seks. Lihat saja Vegas, apakah perempuan bisa dilindungi? Bahkan mereka menjadi budak. Legalin saja pornografi, biar bisa diatur dengan baik. Daripada diam2 merajalela.
    .
    @sora9n
    .
    Menarik. Tetapi bagaimana dengan infantisida di Brazil, child-bride dan sunat anak perempuan? Apakah anak-anak itu akan pernah bisa mengatakan bahwa mereka “mau berubah”? Bukankah mereka korban?

  10. @ K. geddoe
    “Menimbulkan kerugian pada orang lain” itu…, apakah maksudnya adalah karena ia membatasi kebebasan berekspresi seseorang? Okelah. Tapi ada yang mesti diperhatikan lagi, yakni (ketika) pornografi telah banyak mendorong perilaku seks bebas, yang pada gilirannya ikut berkontribusi terhadap persoalan kemasyarakatan seperti “married by accident”, kehamilan remaja, penyebaran penyakit seks yang menular, pedofilia, aborsi, dan pelecehan-pelecehan terhadap perempuan. Dengan demikian, jelaslah argumen bahwa hal ini masuk ranah pribadi yang seharusnya tidak boleh dicampuri tangan negara, menjadi lemah, karena isu pornografi bukanlah sekadar masalah moral pribadi.
    .
    @ Mas Gentole
    Mas…, bila pornografi sudah dipercaya mengandung muatan yang negatif (misalnya mendorong perilaku seks bebas, melecehkan perempuan, mendorong kekerasan seks, dan sebagainya), maka bukankah lazim, apabila negara diberi kewenangan untuk melindungi masyarakat dengan antara lain mengeluarkan peraturan perundangan yang ketat. Dan lagi, maksud dari “regulasi yang tepat” itu apa, atau… yang bagaimana?
    .
    -salam-

  11. Saya kok jadi ingat tema-tema Moralitas dan Semangat Zaman…😆

    Cacat lahir gagasan toleransi adalah gagasan ini secara konseptual mengandaikan segala sesuatu – celakanya “intoleransi” termasuk di dalamnya! – itu sejatinya ditolerir. Apapun yang Anda lakukan, membiarkan atau menghujat FPI karena mereka percaya bahwa Ahmadiyah itu sesat dan karenanya harus dibubarkan secepatnya, anda sudah bersikap intoleran. Entah karena Anda membiarkan anggota FPI bersikap intoleran kepada pengikut Ahmadiyah, atau karena Anda telah mencederai keyakinan anggota FPI yang semestinya “dihormati” juga.

    Dengan demikian, emansipasi politik atau perjuangan melawan penindasan menjadi “intoleransi” yang disepakati secara universal – dalam bahasa Zizek mungkin maksudnya “perjuangan kelas”. Kalih. Gak tau juga saya.

    Saya juga tidak terlalu sreg dengan pendapat tentang multikulturalisme yang terkesan merelatifkan segala sesuatu.

    Dalam suatu sikap toleransi [dlm budaya multikultur] selalu ada patokan nilai yang disepakati secara universal. Itulah ETIKA. Apapun latar belakang agama, ras, suku, ideologi, dll, selalu ada patokan nilai-nilai yang disepakati dan berkembang sesuai jaman. Perkembangan nilai etika mirip dengan evolusi Darwinian.

    Itulah yang membuat pandangan dunia jaman sekarang terhadap perbudakan abad ke-18 pasti bias. Nilai-nilai pada jaman itu memang “mengharuskan” perbudakan, sehingga menilai sesuatu dengan kacamata “saat ini” dan “disini” terhadap suatu peristiwa yang “disana” dan “saat itu” sedikit banyak dipengaruhi oleh semangat zaman yang ada dlm nilai-nilai etika.

    Perbudakan, UU Pornografi, sunat perempuan, pembunuhan bayi, kanibalisme, apartheid, sebenarnya bisa dilawan dengan mengedepankan nilai-nilia yang dianut secara universal yang sudah dipengaruhi jaman. Selalu ada patokan nilai meskipun nilai itu sendiri berevolusi, karena pada suatu titik evolusi, nilai itu mengambil bentuk tersendiri.

    Misalnya UU Pornografi. Ketika banyak orang yang mendiskusikannya mengatakan bahwa tidak ada nilai-nilai agama didalamnya, saya adalah satu yang tidak percaya. Itu bullshit sekali. Selalu ada kacamata nilai agama dalam menilai pornografi. Tetapi nilai agama tidak bisa dijadikan patokan universal dalam mengatakan bahwa sesuatu itu boleh atau tidak, apalagi kalau sudah melintas ke dalam budaya. Selama masih belum ada patokan nilai yang lebih universal [dari sekedar nilai agama] maka dalam ranah nilai, pornografi itu debatable.

    Tetapi bukan tidak mungkin dijadikan patokan.😉

    Tetapi, again, saya tidak terlalu sreg dengan pendekatan Marxis-Lacanian dlm multikultur. Lacan seorang psikoanalis yang “memberontak” terhadap ketidakmampuan id dan mengedepankan id sebagai “bahan bakar’ kehidupan. Kalau Marx, saya rasa semua sudah tahu.🙂

    @ frozen :

    Semua akibat-akibat yang mas frozen sebutkan diatas, dan kemudian dikatakan penyebab tunggalnya adalah Pornografi. Bagi saya itu “terlalu menyederhanakan masalah”. Suatu akibat punya banyak penyebab, banyak pencetus, banyak amplifier, dan banyak yang lain, apalagi sebuah akibat yang bernuansa sosial.

    Jadi jangan “terlalu menyederhanakan masalah” dengan mengatakan bahwa pornografi menyebabkan penyebaran penyakit seks menular, pedofilia, aborsi, dll. Anda harus juga melihat hal-hal yang lain sebelum menudingkan telunjuk pada satu hal.

    Dengan demikian, jelaslah argumen bahwa hal ini masuk ranah pribadi yang seharusnya tidak boleh dicampuri tangan negara, menjadi lemah, karena isu pornografi bukanlah sekadar masalah moral pribadi.

    Kita [negara kita] tidak punya batasan yang tepat dan jelas tentang ranah pribadi (privat) dan ranah publik.

    Misalnya saya lagi membuka situs porno [hanya membuka dan melihat saja!!!] di sebuah kamar warnet yang tertutup dan hanya saya yang melihatnya, maka apakah polisi berhak menangkap saya dengan alasan melanggar UU Pornografi ? Bagaimana kalau saya melihatnya di rumah saya, apakah saya melanggar UU Pornografi ?

    (ini sudah ada kasus nyata)

    Pornografi pertama kali harus dilihat dalam kacamata privat. Baru kemudian dikenakan pada ruang publik. Kalau semua ruang privat diobrak-abrik negara, maka sekalian saja isi e-mail kita bisa dibaca negara, atau rekening bank kita diketahui negara tanpa persetujuan hukum.

    Saya setuju dengan Gentole, pornografi itu harus diregulasi. UU Pornografi sekarang itu terlalu luas mengatur pornografi. Seharusnya lebih spesifik seperti UU Pornografi Anak, atau Uu yang mengatur peredaran barang-barang pornografi, atau UU pornografi di internet, dll.

  12. @ gentole

    Menarik. Tetapi bagaimana dengan infantisida di Brazil, child-bride dan sunat anak perempuan? Apakah anak-anak itu akan pernah bisa mengatakan bahwa mereka “mau berubah”? Bukankah mereka korban?

    Mungkin dikembalikan seperti kata Dawkins… “Jangan indoktrinasi anak-anak. Biarkan mereka tumbuh dan memilih”.😕
     
    Dalam kasus child-bride dan sunat perempuan, mereka jadi korban karena orangtua — dan lingkungan — mengkondisikan mereka untuk pasrah. Dalam kasus infantisida, anak-anak jadi korban karena orangtua tak mau memberi mereka kesempatan hidup. Di sini kita lihat bahwa yang salah adalah orang-orang yang memaksa anak menjadi pemenuh kebutuhan kultural. Mentang-mentang belum mengerti, mentang-mentang belum matang secara mental, enak saja mereka didoktrin dan dikondisikan.
     
    Point is, kita harus ingat bahwa anak-anak juga manusia. Mereka punya hak untuk tumbuh, mengembangkan akal budi sepenuhnya. Ini hal yang membedakan kita dengan makhluk lain di bumi. Dus, menjadi hak asasi.
     
     
    Ergo, jangan jadikan mereka korban sebelum bisa memanfaatkan kelebihan itu. Beri mereka kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh, berkembang, dan belajar — sebelum mereka “dipaksa” menjalani hal-hal besar seperti menikah dini, sunat klitoris, dan sebagainya. Let’s give them chance to choose wisely.😉
     
    (IMHO, CMIIW)

  13. @ Mas Fertob
    Lhah…? Tapi saya kok ndak merasa menyebut bahwa Pornografi sebagai causa tunggal, ya😕 Lain lagi, jika saya melihat contoh kasus yang Anda sodorkan itu, jelas saya pun akan ikut menolak. Tapi ‘kan tidak semua individu dalam urusan ini, berlaku seperti Anda (hanya membuka dan melihat saja)
    .
    Ah, namun sebetulnya bukan maksud saya untuk ikut lempar opini/pandangan berkenaan ini (yang pada akhirnya tidak mustahil bisa berujung pada perdebatan yang seharusnya tidak perlu terjadi). Bagaimana… jika kita tidak lagi memusingkan masalah pro atau kontra RUU Pornografi, tapi, memfokuskan untuk mencari cara, agar, bagaimana “perdebatan” ini bisa ditarik keluar, ke ruang publik, yang kemudian dilambari rasio sebagai parameter, dan dengan demikian tiap kita (yang berbeda pandangan) mendapat perlakuan sama, yakni hak untuk menyampaikan pandangannya (sekaligus pandangannya itu diterima dan diakui).
    .
    Nah?🙂

  14. O iya, mengenai batasan tentang tentang ranah pribadi (privat) dan ranah publik, saya percaya bahwa akal manusia mampu menginterpretasikannya dengan tepat sesuai ruang dan waktu😉

  15. @frozen

    maka bukankah lazim, apabila negara diberi kewenangan untuk melindungi masyarakat dengan antara lain mengeluarkan peraturan perundangan yang ketat.

    Ya memang lazim dan wajar. Singapore aja ngeblokir YouPorn dan RedTube karena kedua situs itu dianggap “terlalu mudah diakses” bagi anak-anak. Pornografi memang bukan tanpa efek negatif, saya akui itu. Karenanya perlu diatur. Caranya bagaimana? Yah saya bukan ahlinya memang, tetapi saya tau UU Pornografi itu tidak akan efektif, dan apabila “efektif”, dalam pengertian “take effect”, maka outputnya malah jelek, berkurangnya kebebasan sipil, kebebasan berekspresi dan menjamurnya jalur-jalur pornografi bawah-tanah yang semakin tidak terkontrol.

    Urusan seks memang repot. Lihat saja praktik prostitusi. Ini termasuk praktik yang usianya sudah ribuan tahun. Sekalipun Indonesia melarang, PSK tetap saja ada. Konsumennya juga ada. Kalo gak salah Ali Sadikin sengaja bikin lokalisasi, yang terdengar seperti legalisasi, untuk mengatur PSK. Di Bali juga begitu, saya sempat ngobrol dengan wagubnya, yang bilang lokalisasi, bahkan legalisasi, prostitusi itu bisa membantu menyelesaikan masalah prostitusi.
    .
    Entah kenapa saya tidak begitu sreg dengan pendekatan “kejahatan dan hukuman” untuk kasus-kasus semacam ini. Lagipula, masalahnya dengan UU Pornografi itu lebih pelik. Sudah banyaklah orang yang membahasnya.
    .
    @masih fertob

    Dalam suatu sikap toleransi [dlm budaya multikultur] selalu ada patokan nilai yang disepakati secara universal. Itulah ETIKA. Apapun latar belakang agama, ras, suku, ideologi, dll, selalu ada patokan nilai-nilai yang disepakati dan berkembang sesuai jaman. Perkembangan nilai etika mirip dengan evolusi Darwinian.

    Masalahnya etika yang “universal” itu belum tentu disepakati sebagai universal. Yang saya lihat, ada kecenderungan untuk mengidentikkan nilai universal itu dengan kebudayaan Eropa modern. Individualisme dan kebebasan subyek, misalnya, itu sangat Eropa. Karenanya, akan selalu ada “deadlock” — kalo bicara soal nilai.

    Nah, kalau saya tidak salah paham, Zizek berbicara dalam perspektif Marxis, bahwa perjuangan melawan hegemoni itu bersifat universal, sehingga yang dilakukan adalah emansipasi, bukan sekedar menundukkan nilai suatu budaya partikular demi nilai universal. Tetapi saya tidak tahu juga sih. CMIIW.
    .
    *Semoga ada pembaca Zizek lewat*
    .

    Tetapi, again, saya tidak terlalu sreg dengan pendekatan Marxis-Lacanian dlm multikultur. Lacan seorang psikoanalis yang “memberontak” terhadap ketidakmampuan id dan mengedepankan id sebagai “bahan bakar’ kehidupan.

    Kalau saya bukan tidak sreg, tetapi belum paham betul.😀
    .
    @sora9n
    .
    Sebenarnya pandangan Anda di atas agak mirip dengan pandangan Zizek, meskipun dilihat dari sisi lain [yang satu Marxist, yang satu lagi pragmatis]. Mungkin tawaran Anda bisa jadi jalan yang paling “adil”. Tetapi, ya, tetap masih berlubang, menurut saya, bila dikaitkan dengan hak anak-anak.

    Mungkin dikembalikan seperti kata Dawkins… “Jangan indoktrinasi anak-anak. Biarkan mereka tumbuh dan memilih”.

    Nah, ini problematis masbro. Saya pernah membahas ini di post ini. Saya pun ragu apakah Pak Dawkins benar-benar memberi pilihan kepada anak-anaknya. Toh, pada akhirnya pak Dawkins juga mengkondisikan anaknya untuk memilih ateisme atau agnostisisme.

    Dus, menjadi hak asasi.

    Itu nilai universal. Seperti komen saya untuk Mas Fertob, universalitasnya bisa diperdebatkan. Universalitas ini salah satu isu filsafat yang tidak berkesudahan, dari zaman Yunani Kuno, pencerahan Eropa sampai sekarang. Agamapun, jangan lupa, mempunyai klaim universalnya sendiri-sendiri. Saya tidak berbicara tentang Musa atau Zoroaster, tetapi Muhammad dan Paulus dari Tarsus — promotor nilai universal agama Ibrahimiah keluar dari lingkaran bangsa semit.

  16. *membaca tanggapan empu blog buat frozen*
    Hmm… *sok mikir, dengan pose seperti si the thinker rodin*
    *pulang*

  17. Hargailah setiap budaya, apapun itu, selama dia tidak memaksa pada orang yang tidak menginginkannya. Baik di dalam maupun di luar masyarakat penganutnya.

    .
    Pembatas paling jelas untuk masalah ini, IMHO, adalah hukum.
    .
    Kalau tindakan suatu masyarakat melanggar hukum, walaupun adalah budayanya ya ditindak.
    .
    Mungkin ini oversimplifikasi, mengingat adanya UU yang berpotensi mengkriminalisasi budaya. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia sendiri juga tergantung apakah negara itu meratifikasinya atau tidak.
    .
    So in the end there is only law.

  18. Melawan penindasan tidak ada kaitannya dengan “benturan peradaban” antara Barat dan Timur, dan juga tidak ada hubungannya dengan masalah toleransi atau intoleransi

    saya pernah tertintas mugkin penindasan hanya akan berhenti bila seorang (sekelompok) mau membangkang, berani untuk mempertahankan hak dengan berbagai resiko. Sayangnya banyak yang akirnya hanya memilih pasrah, ya karena tidak tau bagaimana melawan, atau tidak ingin, takut! dan berarti dia telah kalah.
    .
    Tetapi penindasan akan menjadi urusan setiap manusia bila rasa kemanusiaan telah tersinggung! (kurang lebih begitu kata Nyai Ontosoroh saat membantah Ir. Maurit karena beberapa kawan Nyai (Kommer, Jean, Darsam, dan Minke *eh Minke memang punya hak*🙂 ) ikut membela kepentingan Annelies. Sebenarnya mereka tidak mementingkan hasil dari sebuah perlawanan, tetapi perlawanan itu sendiri yang memiliki nilai. Perlawanan adalah juga menjadi sebuah teror bagi musuh , bahwa sesungguhnya kami (saya) tidak takut. Jangan coba-coba untuk menindas, memjajah! Meski kalah kan tetap melawan sehormat-hormatnya, meski hanya dengan mulut.
    .
    [ *teror adalah senjata yang ampuh untuk melawan musuh, karena lawan yang ketakutan tidak ada artinya (sepertinya begitu kata Fidel Castro) * ]
    .
    dan lagi penindasan akan menjadi maslah yang njlimet sepetinya karena orang yang berpotensi menindas tidak hanya musuh, tetapi bisa jadi orang tua, pacar, kawan, guru, budaya dan atau agama barang kali. Mereka menindas dengan berbagai macam variasinya.
    🙂

  19. @frozen
    .
    Ya udah pulang sana.:mrgreen:
    .
    @dnial
    .
    Aduh, Mas Denial, kan UU Pornografi sudah menjadi hukum. Gimana, dong?😀
    .
    @peristiwa

    dan lagi penindasan akan menjadi maslah yang njlimet sepetinya karena orang yang berpotensi menindas tidak hanya musuh, tetapi bisa jadi orang tua, pacar, kawan, guru, budaya dan atau agama barang kali. Mereka menindas dengan berbagai macam variasinya.

    Nah, itu yang saya maksud. Ada banyak penindasan, dan kita berhak untuk melawan penindasan.
    .
    Kesannya saya jadi menjustifikasi kekerasan, sih, tetapi yah kadang-kadang saya pikir kekerasan memang tak-bisa dihindarkan untuk mencapai tujuan-tujuan mulia. Ah, ternyata ini bukan solusi yang baik, karena akhirnya adalah lingkaran kekerasan yang tidak pernah usai. Duh, saya kok jadi teringat Avatar Aang sebelum melawan Raja Api.😀

  20. This :

    Mungkin ini oversimplifikasi, mengingat adanya UU yang berpotensi mengkriminalisasi budaya. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia sendiri juga tergantung apakah negara itu meratifikasinya atau tidak.

    Tapi… selama kita ada di negara (sepertinya) demokrasi dan (katanya) dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dan prinsip demokrasi salah satunya adalah (seharusnya) majority rules dan minority right, sebuah hukum (teorinya) dibuat untuk melindungi masyarakat dan menjaga perdamaian.

    So, sebuah perlawanan seharusnya adalah untuk mengubah hukum. Bukan untuk menolak menaati hukum (walau itu salah satu jalan untuk memaksa perubahan hukum seperti contoh di AS di masa 1950-an).

    Maybe I am naive.

  21. hmmm… pusing… pake kacamata aja ah…😎

  22. @dnial
    .
    Maybe you are.😀
    .
    @sitijenang
    .
    Hati-hati, kesandung.

  23. @ gentole

    Saya pun ragu apakah Pak Dawkins benar-benar memberi pilihan kepada anak-anaknya.

    Setidaknya, Pak Dawkins memberi anak-anaknya kesempatan untuk menimbang sudut pandang lain. Dia kan nggak bilang “kamu cuma boleh jadi ateis!” sambil melarang mereka baca literatur filsafat/agama/teologi.😛
     
    *ini bener nggak ya. saya nggak tahu cara beliau mendidik anak, soale* ^^;

    Itu nilai universal. Seperti komen saya untuk Mas Fertob, universalitasnya bisa diperdebatkan.

    Tentu saja, penentuan universalitas adalah hal yang open to debate. Tapi, ada satu hal yang penting di sini.
     
    Akal budi/logika/pikiran/whatever we name it adalah sesuatu yang unik, hanya terdapat pada manusia (mengecualikan keberadaan alien lho ya😛 ). Manusia tanpa akal budi tak ada bedanya dengan hewan.
     
    Di sini saya ingin menekankan bahwa hak untuk menggunakan kemampuan berpikir sepenuhnya berhubungan dengan hakikat manusia. Manusia disebut manusia — bukan hewan, bukan tumbuhan — karena ia mengembangkan kematangan mental. “Manusia dewasa” adalah manusia yang sudah matang secara mental. Anak-anak belum menjadi “manusia dewasa”.
     
    Id est, ini bukan sekadar nilai yang universalismenya bisa diperdebatkan. Ini masalah hakikat. Kalau bahasa pemrogramannya:

    IF human THEN reason.

    Membayangkan manusia tanpa akal yang sempurna, IMHO, sama saja dengan membayangkan macan tanpa belang. Atau gajah berukuran kecil. Ada elemen definisi yang hilang tanpa ciri khas tersebut.🙂
     
    * * *
     
    Jadi, dalam hubungan dengan hak-hak anak, saya menyarankan satu hal. Beri mereka kesempatan menjadi “manusia seutuhnya” (baca: matang secara mental) sebelum dipaksa menjalani sesuatu. Biar mereka bisa menimbang dan mengkritisi tradisi… biarpun mungkin ujungnya gagal juga. Ini berkaitan dengan esensi mereka sebagai “calon manusia dewasa”.
     
    Setidaknya, dengan mental yang matang, anak-anak itu takkan tenggelam dalam obliviousness dan fatalisme kultural. Ini yang penting. Perkara mereka nantinya menolak atau menerima tradisi, itu kita serahkan pada penilaian mereka. (cf. komentar saya yang ini.

  24. taik anjing semua
    merampot jx lah

  25. ngentot jak lah


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: